TANJUNGPINANG, Batamist.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berupaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” di Balairung Raja Ali Kelana, Selasa (5/5/2026).
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, yang memimpin langsung rapat tersebut, menyatakan bahwa BUMD merupakan motor penggerak ekonomi sekaligus instrumen krusial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya,” tegas Nyanyang Haris Pratamura.
Fokus pada Indikator ROA
Wagub menjelaskan bahwa performa perusahaan daerah kini dipantau ketat melalui indikator Return on Asset (ROA). Hal ini selaras dengan target yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029. Menurutnya, kegagalan mencapai target ROA akan berdampak langsung pada rapor kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Berdasarkan evaluasi sementara, Nyanyang mengakui masih ada sejumlah BUMD yang belum mencapai target tersebut sehingga diperlukan langkah perbaikan yang konkret.
“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja BUMD,” tambahnya.
Restrukturisasi Sebagai Opsi Strategis
Mengingat tantangan fiskal daerah yang semakin berat, Nyanyang mendorong BUMD untuk segera melakukan pembenahan internal. BUMD harus melakukan pembenahan mulai dari efisiensi operasional hingga penguatan sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance.
Ia bahkan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengambil langkah tegas, termasuk restrukturisasi, jika performa BUMD tidak kunjung membaik.
“Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.
Jajaran direksi dan komisaris BUMD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Kepri, serta pimpinan perangkat daerah terkait menghadiri rapat tersebut.
(RAY)
