JAKARTA, Batamist.id – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan serta penindakan terhadap praktik haji ilegal melalui koordinasi intensif antara Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Polri. Langkah strategis ini mencakup penguatan Satgas Pencegahan Haji Ilegal untuk mengawasi dan menindak penipuan haji menjelang puncak musim haji 1447 H/2026 M.
Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Dedi Prasetyo membahas perkembangan penanganan haji non-prosedural ini dalam sebuah audiensi baru-baru ini. Satgas tersebut melibatkan unsur Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj.
“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.
Penangkapan Pelaku dan Modus Penipuan
Wamenhaj mengungkapkan bahwa aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat praktik penipuan dan promosi haji ilegal di Saudi. Saat ini, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan otoritas Saudi terkait proses hukum dan pendampingan bagi para WNI tersebut.
Polri juga menyoroti adanya pelaku yang berulang kali melakukan aksi serupa.
“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” tegas Wakapolri Dedi Prasetyo.
Dedi menambahkan bahwa jika mediasi gagal dilakukan, Polri akan menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku penipuan.
Peningkatan Keamanan Jemaah di Arab Saudi
Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, pemerintah bersepakat menambah personel Polri untuk operasional haji di Arab Saudi. Personel ini bertugas mendukung pengamanan serta memberikan rasa nyaman bagi jemaah Indonesia. Selain itu, struktur Amirul Hajj ke depan juga akan resmi melibatkan unsur Polri.
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji melalui media sosial yang tidak jelas legalitasnya. Pastikan visa dan penyelenggara perjalanan telah sesuai dengan ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi demi kelancaran ibadah.
(RED)
