TANJUNGPINANG, Batamist.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT). Agenda besar ini dipusatkan di Balairung Wan Seri Beni, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026) malam.
Langkah masif ini menjadi bentuk komitmen riil lintas sektor dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah mencetak kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, serta berdaya saing tinggi di kancah global.
Acara ini diikuti oleh sedikitnya 400 peserta, baik yang hadir langsung secara luring maupun daring. Keterlibatan peserta mencakup berbagai elemen penting, mulai dari jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, tenaga medis, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, hingga kalangan pelajar, mahasiswa, dan media massa.
Dalam pidatonya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan tantangan geografis Kepri. Berada tepat di bibir jalur perdagangan internasional Selat Malaka, Kepri tidak hanya menyimpan potensi ekonomi raksasa, melainkan juga menyimpan risiko tinggi terhadap kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan obat-obatan terlarang.
“Kepri berada di jalur strategis dunia. Setiap tahun sekitar 80 ribu kapal melintas di Selat Malaka dan puluhan juta kontainer bergerak melalui kawasan ini. Di satu sisi ini menjadi kekuatan ekonomi, namun di sisi lain juga membuka kerawanan terhadap berbagai kejahatan lintas negara,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, lompatan pertumbuhan ekonomi Kepri yang menyentuh angka 6,94 persen pada tahun 2025—menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia—harus diimbangi dengan proteksi ketat terhadap generasi muda dari bahaya ketergantungan obat.
“Kalau generasi muda rusak karena penyalahgunaan obat tertentu, maka produktivitas akan menurun dan masa depan bangsa ikut terancam. Karena itu seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat hingga keluarga harus bersatu mencegah persoalan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Kepri menilai program strategis nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden RI, seperti program makanan bergizi gratis, tidak akan membuahkan hasil maksimal jika para pemuda sebagai pilar bangsa masih terjerat penyalahgunaan OOT.
Keluarga Sebagai Benteng Utama Perlindungan Remaja
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menter Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mempertegas vitalnya peran institusi keluarga sebagai perisai utama. Menurutnya, langkah preventif berbasis edukasi dan penguatan ketahanan keluarga adalah kunci dalam mengoptimalkan bonus demografi.
“Remaja adalah kelompok rentan karena rasa ingin tahu tinggi, pengaruh lingkungan pertemanan, serta rendahnya literasi terhadap obat-obatan tertentu. Karena itu edukasi dan penguatan keluarga menjadi sangat penting,” urai Ratu Ayu.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap kesehatan mental remaja. Masalah psikologis seperti tekanan sosial, rasa kesepian, hingga aksi perundungan sering kali memicu remaja nekat melarikan diri ke penyalahgunaan obat.
Untuk itu, kementeriannya telah menyediakan wadah positif seperti:
- Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
- Forum Generasi Berencana (Genre)
BPOM Bongkar Jaringan Mafia Obat Ratusan Triliun Rupiah
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyuarakan alarm waspada terkait tren penyalahgunaan obat tertentu yang sudah masuk fase mengkhawatirkan. BPOM sendiri baru-baru ini berhasil menggagalkan jaringan peredaran obat ilegal di wilayah Banten, Batam, Bandung, hingga Semarang dengan nilai ekonomi yang fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kami menemukan sekitar 1,6 miliar kapsul serta ribuan ton bahan baku obat tertentu. Jika seluruh bahan baku itu diproduksi, jumlahnya bisa mencapai lima hingga enam miliar kapsul. Ini sangat berbahaya bagi generasi muda,” ungkap Taruna.
Taruna membeberkan bahwa keuntungan materiil yang menggiurkan membuat para mafia terus bergerilya membidik anak muda Indonesia sebagai pasar utama. Karenanya, BPOM terus menggaungkan gerakan nasional terpadu yang memadukan aspek pengawasan ketat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta edukasi publik.
“Gerakan nasional ini kita pusatkan di Kepulauan Riau malam ini. Dengan sinergi lintas sektor, saya yakin ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat kita cegah bersama,” pungkasnya.
Prosesi penandatanganan naskah hibah tanah dari Pemprov Kepri kepada BPOM RI resmi menutup seluruh rangkaian acara. Selain itu, kedua belah pihak juga menyepakati komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan obat tertentu.
Sejumlah tokoh penting turut menghadiri langsung momentum bersejarah ini, termasuk Ketua TP PKK sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari dan Ketua BKOW Kepri Nenny Dwiana Nyanyang. Selain mereka, Sekda Provinsi Kepri Misni, Kepala Balai POM di Batam Ully Mandasari, jajaran Forkopimda, hingga pimpinan perguruan tinggi juga meramaikan agenda tersebut.
(RED)
