TANJUNGPINANG, Batamist.id – Tren belanja cashless di Kepulauan Riau (Kepri) makin tak terbendung. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kepri mencatat penggunaan QRIS di Bumi Bunda Tanah Melayu terus meroket, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya.
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala KPw BI Kepri, Rony Widijarto, dalam forum High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dipimpin Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).
Pertumbuhan Signifikan di Sektor Digital
Rony mengungkapkan bahwa masyarakat Kepri semakin akrab dengan sistem pembayaran non-tunai. Hal ini terlihat dari data merchant dan volume transaksi yang konsisten naik saban tahun.
“Akseptasi QRIS menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi volume, nominal transaksi, maupun jumlah pengguna dan merchant, baik secara nasional maupun di Kepulauan Riau,” ungkap Rony.
Tak hanya soal belanja warga, BI juga fokus memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Perbankan dan Pemda terus memacu sinegitas guna menciptakan tata kelola keuangan yang lebih bersih.
“Upaya ini dinilai berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Catatan Evaluasi: Infrastruktur Ada, Tapi Belum Maksimal
Meski secara umum tumbuh positif, ada catatan penting dari hasil evaluasi tahun 2025. Asisten Direktur BI Kepri, Husni Mapain, membeberkan bahwa skor indeks ETPD di beberapa wilayah Kepri sempat mengalami penurunan, terutama pada aspek realisasi.
Masalahnya bukan pada sinyal atau alat, tapi pada pemanfataannya.
“Penurunan ini terjadi karena pemanfaatan kanal pembayaran digital belum maksimal, meskipun dari sisi infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai,” jelas Husni.
Husni menjelaskan bahwa tiga pilar utama, yakni Implementasi, Realisasi, dan Lingkungan Strategis, menjadi tolok ukur dalam penilaian digitalisasi daerah (Indeks ETPD).
“Tiga aspek utama tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur capaian digitalisasi di daerah,” paparnya lagi.
Persiapan Championship TP2DD se-Sumatera
Menghadapi ajang Championship TP2DD tingkat Sumatera, Husni mengingatkan Pemda untuk fokus pada hasil nyata. Penilaian kali ini lebih berat pada sisi output (50%) dan outcome (30%), sementara sisi proses hanya 20%.
“Komposisi penilaian ini terdiri dari aspek proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen, yang berguna untuk melihat kinerja implementasi digitalisasi secara komprehensif,” terang Husni.
(RAY)
