TANJUNGPINANG, Batamist.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memacu penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Strategi ini menjadi prioritas mengingat ekonomi Tanjungpinang yang tumbuh 3,31 persen pada 2025 sangat bergantung pada sektor kerakyatan.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa UMKM adalah pilar strategis karena struktur ekonomi kota tidak bersandar pada sumber daya alam.
“UMKM ini rantai penting ekonomi kita. Jika tumbuh, kemiskinan dan pengangguran ikut turun,” ujar Lis dalam Rapat Koordinasi Temu Pelaku UMKM di Hotel Alltrue, Rabu (22/4/2026).
Pemetaan Produk untuk Intervensi Tepat Sasaran
Saat ini, tercatat lebih dari 10.463 pelaku UMKM kuliner di Tanjungpinang. Namun, Lis mencatat tantangan besar dalam pemetaan skala usaha yang belum sepenuhnya jelas, mulai dari usaha harian hingga produk yang siap ekspansi.
Menurutnya, data yang akurat sangat menentukan ketepatan bantuan pemerintah, baik dalam hal permodalan maupun peningkatan kapasitas.
“Yang perlu dipastikan bukan hanya jumlah UMKM, tetapi mana yang sudah punya produk unggulan, mana yang siap naik kelas, dan mana yang masih membutuhkan penguatan modal,” tegasnya.
Inovasi Teknologi dan Akses Ekspor Digital
Dalam dialog tersebut, pelaku usaha mengusulkan perlunya bantuan teknologi tepat guna. Urip, pemilik Rumah Makan Pondok Spesial Sambal, mengharapkan dukungan mesin retort untuk sterilisasi agar produk sambal lokal bisa bertahan hingga satu tahun tanpa pengawet.
Menjawab tantangan pasar, Pimpinan BNI Cabang Tanjungpinang, Landung Wiyoko, memperkenalkan platform digital Xpora. Layanan ini memfasilitasi pelaku usaha untuk menembus pasar internasional, seperti Singapura, Malaysia, hingga China.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM naik kelas, sehingga pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang semakin maju,” ucap Landung.
Optimalisasi Potensi Kelautan dan Kerajinan
Selain kuliner, pemerintah fokus mengolah potensi laut seperti ikan pari dan gonggong menjadi produk bernilai tambah. Lis berencana memperluas jaringan pemasaran melalui kolaborasi dengan BUMN dan perbankan agar produk khas Tanjungpinang menjadi cenderamata unggulan.
Sebagai bentuk dukungan nyata, acara tersebut meresmikan pemberian bantuan simbolis kepada para pelaku usaha. Bantuan yang diserahkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi penjahit, perajin, dan pelaku kuliner. Selain itu, pemerintah menyerahkan sertifikat HKI sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk lokal, serta sertifikat halal untuk menjamin kualitas produk para pelaku usaha mikro di Tanjungpinang.
Kegiatan yang diikuti 100 pelaku UMKM ini diharapkan menjadi jembatan sinergi antara pemerintah, perbankan (Himbara), dan pelaku kreatif untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan di Ibu Kota Kepri.
(RAY)
