BATAM, Batamist.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mempercepat pembenahan data kependudukan. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terutama pada sektor ketenagakerjaan dan pendidikan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data merupakan kunci untuk membaca kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” ujar Li Claudia.
Atasi Ketidaksesuaian Data di Lapangan
Saat ini, pemerintah telah memulai pendataan awal berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, tim di lapangan masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti penduduk yang pindah tanpa memperbarui identitas serta data kematian yang belum terlaporkan.
Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Semester II 2025), jumlah penduduk Batam mencapai 1.394.459 jiwa. Namun, pemerintah menilai angka tersebut masih perlu penyempurnaan agar mencerminkan kondisi aktual di masyarakat.
Fokus pada Keseimbangan Tenaga Kerja
Selain itu, Li Claudia menyoroti dinamika tenaga kerja di Batam yang memerlukan pengelolaan cermat. Pasalnya, data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan jumlah pekerja ber-KTP luar Batam (199.473 jiwa) lebih tinggi daripada pekerja ber-KTP Batam (177.830 jiwa).
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa akurasi data kependudukan berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang. Misalnya, perencanaan fasilitas ruang kelas harus selaras dengan data kelahiran guna memproyeksikan kesiapan dunia kerja di masa depan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar kebijakan dan anggaran dapat tepat sasaran. Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk melalui pemantauan di pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang.
Melalui langkah ini, Pemko Batam berharap dapat memetakan mobilitas penduduk secara terukur demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
(RAY)
