TANJUNGPINANG, Batamist.id – Ancaman radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis catatan tingkat kerentanan di wilayah Kepulauan Riau berada pada angka 13,1. Capaian ini melampaui hasil tahun 2023 yang mencapai 13,7 dan menjaga stabilitas tren dari tahun 2024.
Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, memaparkan rincian data tersebut dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR Tahun 2025. Selain itu, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri menyelenggarakan kegiatan ini melalui rangkaian Kajian Senin Kamis (KSK) pada Kamis (18/6/2026).
“Hasil tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti (evidence-based policy),” ungkap Teuku Fauzansyah.
Pentingnya Kesadaran Keberagaman
Peneliti FKPT Kepulauan Riau, Dr. H. Muhammad Zaenuddin, mengungkapkan bahwa survei ini melibatkan 350 responden di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan melalui metode wawancara tatap muka. Menurutnya, tantangan utama pencegahan saat ini adalah memperkuat pemahaman masyarakat terhadap keberagaman.
“Inti yang perlu diperkuat adalah kesadaran akan keberagaman. Masyarakat harus memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang adalah hal yang wajar. Toleransi dan saling menghargai perbedaan menjadi kunci agar potensi radikalisme dapat diminimalkan,” jelas Zaenuddin.
Memperkuat Literasi Digital dan Kearifan Lokal
Anggota Tim Reviu Survei IPR 2025, Lilik Purwandi, menambahkan bahwa meski kondisi di Kepri relatif terkendali, kelompok rentan seperti perempuan dan generasi muda tetap memerlukan perhatian khusus. Ia menyoroti bahwa sikap eksklusif menjadi pintu masuk utama penyebaran paham radikal.
“Kearifan lokal, pola asuh keluarga, wawasan kebangsaan, literasi digital, dan moderasi beragama merupakan faktor penting yang perlu perkuat agar masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap radikalisme dan terorisme,” kata Lilik Purwandi.
BNPT dan FKPT Kepri berharap hasil survei ini tidak hanya berakhir sebagai laporan statistik. Pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat harus terus meningkatkan sinergi untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Dengan langkah tersebut, mereka akan menjaga Kepulauan Riau agar tetap menjadi wilayah yang harmonis dan aman dari paham radikal.
(RED)
