TANJUNGPINANG, Batamist.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tengah mematangkan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026. Program strategis ini bertujuan menata kawasan pesisir sekaligus mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.
Pemerintah merancang program KNMP bukan sekadar pembangunan fisik semata. Inisiatif ini membentuk ekosistem kelautan dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari aktivitas penangkapan, pengolahan hasil tangkapan, peran koperasi, hingga jalur pemasaran.
Lima Lokasi Strategis dan Fasilitas Pendukung
Berdasarkan Blueprint Eksekusi Program KNMP Kota Tanjungpinang Tahun 2026, pemerintah menyiapkan lima lokasi utama. Kelima kawasan tersebut meliputi Kampung Bugis, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Pulau Penyengat, dan Kampung Kolam. Dokumen ini menjadi acuan pemetaan kondisi kawasan, jumlah nelayan, kebutuhan fasilitas, serta kesiapan lahan.
Sebagai pengembangan konsep Kampung Nelayan Maju dan Modern, pemerintah melengkapi kawasan ini dengan berbagai sarana pendukung. Fasilitas tersebut mencakup dermaga atau tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, pabrik es, cold storage, sentra pengolahan hasil laut, hingga penyediaan air bersih.
Selain infrastruktur fisik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan penting sebagai agregator. Koperasi ini bertugas menyerap dan memasarkan hasil tangkapan nelayan agar rantai ekonomi perikanan semakin kuat.
Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan bahwa kehadiran KNMP harus memberikan manfaat nyata bagi warga pesisir, khususnya dalam mengerek produktivitas dan pendapatan nelayan. Ia menyampaikan komitmen tersebut pada Sabtu (19/09/2026).
“Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi pembangunan kawasan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan. Sarana yang dibangun harus dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dari menangkap, mengolah hingga memasarkan hasil perikanan,” ujar Lis.
Lis menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas instansi, baik dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan kesiapan lahan, infrastruktur, dan kelembagaan terpenuhi secara terpadu.
“Masyarakat nelayan harus menjadi bagian utama dalam program ini. Kita ingin kawasan pesisir lebih tertata, produktif dan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Karakteristik Wilayah dan Pengelolaan Terpadu
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang Robert Lukman menjelaskan bahwa penentuan lima lokasi tersebut mengacu pada hasil evaluasi lapangan. Pemetaan mencakup kondisi wilayah, aktivitas nelayan, serta ketersediaan sarana.
“Masing-masing lokasi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, fasilitas yang disiapkan akan disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas nelayan di setiap kawasan,” jelas Robert.
Robert menekankan bahwa keberhasilan program ini bertumpu pada tata kelola jangka panjang yang berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan fisik.
“KNMP bukan hanya soal membangun fasilitas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kawasan ini nantinya dikelola, hasil tangkapan nelayan terserap, kemudian diolah dan dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Melalui langkah pematangan ini, Pemko Tanjungpinang optimistis program KNMP mampu menjadi motor penggerak ekonomi pesisir dan pilar utama kemajuan kesejahteraan nelayan di Kota Tanjungpinang.
(RED)
