TANJUNGPINANG, Batamist.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mengalami peningkatan. Pendapatan tersebut bertambah sebesar Rp82,19 miliar atau 2,48 persen dari APBD murni 2026.
Optimalisasi Pendapatan dan Rapat Paripurna
Pemerintah Provinsi Kepri menyampaikan proyeksi ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama, Balairung Raja Khalid Hitam, pada Kamis (17/9/2026). Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari Ansar memimpin jalannya rapat tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni membacakan jawaban pemerintah mewakili Gubernur Kepri H Ansar Ahmad. Pemerintah daerah mencatat target pendapatan naik dari semula Rp3,312 triliun menjadi Rp3,394 triliun.
Kenaikan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di tengah fluktuasi pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah terus menggenjot intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Memperhatikan kondisi tersebut, dan juga memperhatikan realisasi semester I Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kinerja pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan,” ujar Misni.
Alokasi Belanja dan Keseimbangan Pembiayaan
Selain pendapatan, pemerintah turut menaikkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp81,31 miliar atau 2,29 persen. Total belanja daerah kini mencapai Rp3,625 triliun untuk mendukung prioritas pembangunan dan kewajiban daerah.
Anggaran tambahan tersebut menyasar program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian tunda bayar 2025, tunjangan ASN, serta pemerataan infrastruktur di kabupaten/kota.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan bertambah Rp19,12 miliar dari SiLPA sebelumnya sehingga menjadi Rp269,72 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp230,68 miliar menutupi defisit anggaran secara proporsional agar struktur APBD Perubahan tetap seimbang.
“Apabila masih terdapat hal yang dipandang perlu diperdalam, Pemerintah Daerah siap memberikan penjelasan lebih lanjut pada forum pembahasan bersama Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Misni.
(RED)
