JAKARTA, Batamist.id – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melakukan pertemuan informal dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, pada Rabu (29/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kafe Kemensos “Selalu Ada” tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur pelayanan publik di Kepri.
Kedua belah pihak berkomitmen mempercepat program prioritas yang menyentuh sektor pendidikan, perlindungan sosial, hingga layanan kesehatan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
Salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyediakan lahan seluas 10 hektar di ibu kota provinsi yang berlokasi tepat di hadapan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menteri Sosial menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan pembangunan gedung tersebut. Pihak Kemensos akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyesuaian anggaran pembangunan.
Rehabilitasi Rumah Nelayan dan Proteksi Sosial
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis di sektor pemberdayaan, termasuk rencana rehabilitasi rumah nelayan dengan nilai bantuan sebesar Rp50 juta per unit. Selain itu, pemerintah juga fokus memperkuat proteksi sosial melalui skema BPJS khusus dan bantuan bagi pengemudi ojek online (ojol).
Upaya lainnya mencakup kelanjutan kerja sama permodalan UMKM melalui BRK Syariah yang akan semakin intensif serta langkah percepatan elektrifikasi di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Penguatan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis
Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya penguatan fasilitas rumah singgah bagi warga Kepri di Jakarta dan Batam. Selain itu, ia menyoroti perlunya solusi efektif dari pemerintah pusat terkait prosedur pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal di Jakarta.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, Pemprov Kepri saat ini tengah menyekolahkan 58 dokter spesialis dan subspesialis guna memenuhi kebutuhan medis di seluruh kabupaten/kota.
Sinergi Data Desa dan Posisi Strategis Kepri
Dalam hal tata kelola, Gubernur mengusulkan pemberian insentif bagi operator data dari 180 desa di Kepri. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data sosial yang terintegrasi dengan pendampingan teknis dari Kementerian Sosial.
Ansar menegaskan bahwa posisi geopolitik Kepri di Selat Malaka sangat strategis bagi Indonesia. Dengan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang baik, Kepri siap menjadi role model nasional dalam pengembangan program kesejahteraan sosial.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepri siap menjadi daerah percontohan dalam penguatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Ansar.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman dan Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI Salahuddin Yahya untuk merumuskan langkah konkret di lapangan.
(RED)
