Batam, Batamist.id – Kejuaraan Panahan Antar Pelajar se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sukses diselenggarakan 21-23 Februari 2025 oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Provinsi Kepri. Lokasinya, di lapangan bola Yonif Tuah Sakti, Sagulung Batam.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Drs Muhamad Ikhsan MSi pada hari Jumat (21/2/2025). Usai dibuka Kadispora Provinsi Kepri , menandai dimulainya kompetisi yang penuh semangat dan sportivitas ini.

“Kejuaraan ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet panahan berbakat yang mampu membawa nama Kepri ke tingkat nasional dan internasional,” ujar Kadispora Provinsi Kepri Drs Muhamad Ikhsan MSi.

Kejuaraan panahan antar pelajar ini diikuti partisipasi dari pelajar dari berbagai sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan setidaknya 195 peserta pelajar dari berbagai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Ajang bergengsi ini diikuti oleh pelajar dari 24 Sekolah Dasar (SD),  14 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 11 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK yang berasal dari  empat kabupaten/kota, yaitu Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun,” kata Abdul Razak.

Abdul Razak melanjutkan pelaksanaan kejuaraan ini telah menghasilkan para juara yang berasal dari sekolah sekolah  dari 4 kabupaten kota di Provinsi Kepri.

“Para peserta merata dalam perolehan medali. Dengan distribusi medali yang merata dari berbagai daerah, kita berharap memunculkan motivasi bagi para peserta untuk menjadi atlet panahan tangguh dan bermental juara,” imbuh Abdul Razak. (lmt)

Batam, Batamist.id –  Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (MUSORPROVLUB) KONI Kepri Tahun 2025 di Hotel The Hill Nagoya, Kota Batam, Sabtu (22/2/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja KONI Kepri dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memajukan olahraga di daerah ini.

Dalam sambutannya, Nyanyang menekankan pentingnya peran olahraga dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Olahraga bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun karakter, disiplin, dan semangat juang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk selalu mendukung pengembangan SDM melalui pengembangan olahraga,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya berkolaborasi dan bekerja sama dalam memberikan pendampingan dan dukungan pada berbagai cabang olahraga, sejalan dengan Desain Besar Olahraga Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021.

“Kehadiran KONI sangat vital dalam mewujudkan visi ini, khususnya di Kepulauan Riau. KONI tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai cabang olahraga dengan pemerintah dan masyarakat,” tambah Wagub.

Ia juga mengapresiasi upaya KONI dalam mengidentifikasi potensi atlet muda dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang melalui pelatihan yang berkualitas.

“Melalui MUSORPROVLUB ini, saya berharap kita dapat menghasilkan kepengurusan yang solid dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan olahraga di daerah kita,” harapnya. (lmt)

Batam, Batamist.id – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan agar seluruh unit layanan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu dan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kepri untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat meskipun terjadi pending bayar oleh BPJS Kesehatan.

“Masyarakat peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan kepesertaan pertanggungan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan meskipun ada pending bayar,” tutur Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari pada Jumat (21/02/2025) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.

Dibanding dengan daerah lainnya, jumlah pending bayar oleh BPJS Kesehatan di Kepri tidak besar sehingga tidak semestinya menjadi kendala keuangan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan ke Ombudsman Kepri oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang Andriansyah, yang melingkupi wilayah Kepri selain Batam dan Karimun, klaim pending bayar hanya berjumlah 12 miliar dari 371 miliar kewajiban bayar tahun 2024.

Sedangkan untuk BPJS Kesehatan wilayah Batam dan Karimun, disampaikan Harry Nurdiansyah selaku Kepala BPJS Kesehatan Batam, pending bayar sekitar 50 miliar dari sekitar 1,1 triliun kewajiban bayar tahun 2024.

Informasi lainnya ialah pending bayar yang diterapkan BPJS Kesehatan kepada faskes pertama dan lanjutan terhadap biaya jasa medis dikarenakan administrasi klaim yang diajukan perlu diperbaiki.

“Meskipun memang ada kebijakan pending bayar namun informasinya BPJS Kesehatan tetap membayarkan 50% klaim kepada faskes dan sisanya baru dibayarkan setelah data-data klaim diperbaiki dan diajukan kembali,” jelas Lagat.

Kepada Ombudsman Kepri pihak BPJS Kesehatan mengaku telah mengundang pimpinan Rumah Sakit dan faskes pertama untuk menjelaskan persoalan ini agar tidak menimbulkan polemik.

“Hal ini sudah tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Selanjutnya mereka akan menjelaskannya kepada seluruh para medik yang jasa mediknya terpending. BPJS Kesehatan menjamin bahwa pembayaran klaim dapat dilakukan segera setelah dilakukan perbaikan data,” kata Lagat.

Ombudsman Kepri meminta seluruh unit layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memastikan palayanan medisnya tetap berjalan dengan normal tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan.

“Semoga tidak ada pengurangan jasa layanan terhadap pasien rujukan ke RS, misalnya membatasi jumlah layanan pasien lanjutan di poli klinik, mengurangi pelayanan operasi, mengurangi jumlah rawat inap, mengurangi layanan ICU dan penyediaan obat-obatan,” ucap Lagat.

Ombudsman Kepri akan melakukan pengawasan khusus ke semua faskes pertama dan lanjutan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan normal.

“Masyarakat yang mengalami perlakuan diskriminasi atau tidak diberikan pelayanan medis silahkan sampaikan pengaduan ke whatshap Ombudsman Kepri di 08119813737, agar segera dilakukan tindaklanjut kepada faskes yang diduga melakukan penyimpangan,” tutup Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri. (lmt_ )