BATAM, Batamist.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan layanan kesehatan di Puskesmas Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, tetap berjalan bagi masyarakat. Puskesmas tersebut kini telah memiliki Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas guna mengoptimalkan penanganan medis, khususnya kasus kegawatdaruratan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, memberikan penjelasan resmi pada Senin (28/9/2026). Ia menyatakan bahwa pelayanan belum beroperasi 24 jam penuh karena keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini.
“Puskesmas sudah ada Plt Kepala Puskesmas dan pelayanan sudah berjalan, terutama untuk kasus emergency. Namun, memang belum 24 jam karena petugas atau sumber daya kesehatannya sesuai dengan objek layanan kesehatan masih belum tersedia sepenuhnya,” ujar Rudi, Senin (28/9/2026).
Penyesuaian Pegawai dan Regulasi Kemenkes
Rudi mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih dalam proses penyesuaian penugasan pegawai, yang mencakup mutasi serta rotasi. Faktor inilah yang membuat operasional puskesmas belum dapat diterapkan secara penuh.
Selain itu, tantangan muncul akibat adanya perubahan ketentuan dan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerbitan regulasi tersebut setelah pembangunan fisik Puskesmas Sungai Pelunggut rampung.
“Ketika Puskesmas sudah selesai, ada beberapa perubahan peraturan dan juknis dari Kementerian Kesehatan terkait Puskesmas. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian di daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang baru,” jelasnya.
Komitmen Optimalisasi Layanan Pemko Batam
Pemerintah Kota Batam terus berupaya memenuhi kebutuhan operasional serta sumber daya manusia secara bertahap. Pengambilan langkah ini agar seluruh fasilitas kesehatan dapat berfungsi secara optimal sesuai aturan yang berlaku.
Meskipun belum beroperasi penuh sehari penuh, pihak dinas memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan akses penanganan medis darurat.
“Pelayanan kesehatan telah berjalan, khususnya untuk penanganan kasus kegawatdaruratan, sembari pemerintah menyelesaikan pemenuhan sumber daya manusia dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru,” ujarnya.
(RAY)
