BATAM, Batamist.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik di Harris Hotel Batam Center, Sabtu (23/5/2026). Agenda strategis ini mengusung tema “Sinergi Pemungutan Opsen Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah”.
Firmansyah menghadiri acara tersebut untuk mewakili Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Dalam kesempatan itu, ia membacakan pesan tertulis Plh Wali Kota yang menggarisbawahi pentingnya penguatan sinergi antarlembaga. Langkah kolaboratif ini bertujuan mendongkrak pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menginisiasi kegiatan ini sebagai ruang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam. Kolaborasi lintas instansi ini melibatkan Samsat Batam dan Bapenda Kota Batam guna menggenjot penerimaan pajak, khususnya lewat penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Firmansyah menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik wajib berjalan beriringan dengan transformasi tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan berbasis digital.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pajak bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi juga bentuk gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Batam,” ujar Firmansyah.
Pemerintah Kota Batam memegang komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Fasilitas yang prima diyakini akan menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan warga dalam membayar pajak.
“Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan dan pelayanan yang baik, maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, pelayanan publik harus terus diperkuat,” tambahnya.
Terapkan Sistem Otomatis Split Payment
Dalam bimtek tersebut, para peserta membedah sejumlah strategi dan transformasi kebijakan terkait mekanisme opsen pajak terbaru. Sistem ini menerapkan skema split payment atau pemisahan pembayaran otomatis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme digital ini mampu mempercepat aliran kas daerah sekaligus menjamin kepastian penerimaan secara real time.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya akselerasi digitalisasi lewat penyediaan kanal pembayaran multiplatform, seperti dompet digital (e-wallet) dan mobile banking. Untuk memperkuat tata kelola yang bersih, pemerintah juga menyiapkan transparansi informasi melalui dashboard pemantauan pendapatan secara langsung.
Sekretaris Bapenda Kota Batam, Ulik Mulyawan, menyatakan bahwa bimtek ini menjadi instrumen penting untuk menyatukan persepsi mengenai implementasi opsen pajak daerah.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan pajak daerah semakin optimal, transparan, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Kota Batam,” jelas Ulik Mulyawan.
Pihak Bapenda Batam terus meluncurkan inovasi pelayanan berbasis digital agar para wajib pajak bisa mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa hambatan birokrasi.
Tantangan Sinkronisasi Sistem dan Kemandirian Fiskal
Para peserta bimtek juga memetakan berbagai tantangan lapangan dalam penerapan opsen pajak. Beberapa isu krusial di antaranya meliputi sinkronisasi sistem teknologi informasi, penguatan koordinasi antarinstansi, hingga strategi pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kolaborasi yang solid antarinstansi menjadi kunci utama untuk memperkokoh kemandirian fiskal daerah.
Diskusi berjalan interaktif dengan menghadirkan Tenaga Ahli SmartID, Damas Dwi Anggoro, S.AB., M.A., sebagai narasumber utama. Sebanyak 120 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan pelayanan publik di Kota Batam mengikuti jalannya pelatihan ini dengan antusias.
(RAY)
