BATAM, Batamist.id – Keluhan masyarakat terkait rumitnya proses pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) sampai ke telinga legislatif. Anggota DPRD Batam, Ir. Suryanto, mengungkapkan bahwa warga masih sering terjebak dalam antrean panjang serta minimnya kejelasan informasi saat mengurus kewajiban mereka.
Kondisi ini memicu desakan agar sistem pelayanan publik di Batam segera berbenah menuju digitalisasi penuh.
Sentil Manajemen Pelayanan: “Masyarakat Jangan Dipersulit”
Suryanto menegaskan bahwa efisiensi adalah kunci utama pelayanan publik. Menurutnya, persoalan antrean dan prosedur yang berbelit bukan lagi masalah keterbatasan teknologi, melainkan masalah komitmen manajemen.
“Pelayanan publik itu harus mudah, transparan, dan cepat. Kalau masyarakat masih harus bolak-balik dan antre, berarti sistemnya belum efisien,” tegas Suryanto, Jumat (17/4/2026).
Ia mendorong agar skema pembayaran UWT segera bertransformasi ke sistem digital yang transparan, sehingga masyarakat bisa memantau tagihan dengan standar pelayanan yang pasti.
Kritik Infrastruktur: UWT Jalan, Banjir Masih Menghadang
Tak hanya soal prosedur bayar, Suryanto juga menyuarakan kegelisahan warga mengenai pemanfaatan dana UWT. Ia melihat adanya ketimpangan antara ketaatan warga membayar pajak dengan realitas di lapangan, seperti infrastruktur jalan yang rusak dan masalah banjir yang tak kunjung usai.
Suryanto menyebut hal ini sebagai persoalan akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya prinsip “keadilan timbal balik” agar kontribusi masyarakat berbanding lurus dengan fasilitas yang mereka nikmati.
“Masyarakat menilai dari hasil. Kalau masih banyak masalah, wajar muncul pertanyaan soal akuntabilitas penggunaan dana,” ujarnya lugas.
Wacana Beban UWT ke Pengembang
Suryanto mendukung aspirasi masyarakat yang mendesak agar pengembang menanggung beban UWT sejak awal proses transaksi lahan. Gagasan ini dinilai sebagai langkah solutif untuk meringankan beban masyarakat kecil.
“Kita dorong agar UWT cukup dibayar sekali di awal oleh pengembang. Ini bentuk pergeseran beban ke pihak yang lebih mampu,” kata Suryanto.
Meski mendukung, ia memberikan catatan agar mengkaji kebijakan ini secara mendalam. Tujuannya, agar pengalihan beban tersebut tidak memicu lonjakan harga rumah yang justru kembali menyulitkan rakyat.
Komitmen Mengawal Aspirasi
Menutup keterangannya, Suryanto menegaskan bahwa warga Batam pada dasarnya taat aturan, asalkan pemerintah bisa memberikan kemudahan dan keadilan.
“Masyarakat Batam bukan tidak mau bayar. Mereka hanya ingin dipermudah, diperlakukan adil, dan melihat hasil nyata,” pungkasnya.
Ia berjanji akan terus mengawal usulan ini hingga menjadi kebijakan yang rasional dan benar-benar memihak kepada kepentingan masyarakat luas.
(RAY)
