BATAM, Batamist.id – Dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polsek Batu Ampar menerapkan pendekatan preventif yang mengedepankan edukasi langsung kepada masyarakat. Tidak hanya melakukan patroli rutin, personel kepolisian juga turun langsung ke titik-titik rawan untuk memberikan himbauan persuasif dan meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya Karhutla.

Langkah ini mencerminkan transformasi strategi kepolisian dari pendekatan represif menjadi humanis. Dalam pendekatan ini, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui komunikasi dua arah, aparat tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga menjelaskan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan.

Pendekatan Humanis Jadi Strategi Utama Cegah Karhutla

Personil Satuan Sabhara Polsek Batu Ampar melaksanakan patroli dan penyuluhan mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai, pada Senin (28/7/2025). Lokasi patroli mencakup sejumlah lahan kosong di wilayah hukum Polsek Batu Ampar yang berpotensi menjadi titik rawan kebakaran.

Dua personel yang terlibat langsung, yakni Aipda Ade P dan Brigpol Tio A.P, memberikan penyuluhan kepada warga setempat. Mereka juga mengingatkan warga dengan tegas melalui slogan, “Dilarang Keras Membakar Hutan dan Lahan!!!” sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan hidup.

Kapolsek Batu Ampar, Kompol Amru Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan patroli, terutama selama musim kemarau seperti saat ini.

“Kami berupaya maksimal untuk mengantisipasi Karhutla di wilayah hukum Polsek Batu Ampar. Pencegahan adalah langkah utama yang paling efektif, dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Patroli dan Saluran Pengaduan Perkuat Kesiapsiagaan Polsek Batu Ampar

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah kebakaran.

“Peran serta masyarakat sangat penting. Jika ada indikasi kebakaran atau pembakaran lahan, kami harap segera dilaporkan kepada pihak kepolisian agar bisa ditangani dengan cepat,” tambahnya.

Amru Abdullah juga menegaskan pihaknya akan terus melaksanakan patroli dan menyampaikan himbauan secara berkala. Hal ini sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, pihaknya membuka saluran pengaduan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada pembakaran. Melalui saluran ini, personel kepolisian dapat merespons laporan secara cepat dan tepat.

(RAY)

BATAM, Batamist.id – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Seligi 2025. Jumlah kejadian menurun dari 23 kasus pada 2024 menjadi hanya 9 kasus di tahun 2025, atau turun sekitar 60 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas operasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Tak hanya itu, jumlah korban luka ringan juga menurun drastis dari 25 menjadi 6 orang. Korban luka berat berkurang dari 9 menjadi 5 orang, dan yang paling menggembirakan, tidak ada korban meninggal dunia pada periode operasi tahun ini. Dari sisi kerugian materiil, nilai kerugian menurun dari Rp19,3 juta menjadi Rp4,65 juta. Penurunan ini menandakan dampak langsung dari membaiknya keselamatan berlalu lintas di wilayah Kepulauan Riau.

Capaian Positif di Semua Aspek Operasi

Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri, Kombes Pol. Andhika Bayu Adhittama, menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Seligi 2025 mencatat banyak capaian positid. Kegiatan ini berlangsung selama 14 hari, sejak 14 hingga 27 Juli 2025.

Pada aspek preemtif (pendidikan masyarakat lalu lintas), kegiatan pembinaan dan penyuluhan meningkat dari 70 kegiatan di tahun 2024 menjadi 193 kegiatan di tahun 2025. Artinya, terjadi lonjakan sebesar 176 persen, dengan total edukasi menyasar 628 pengguna jalan.

“Penyebaran dan pemasangan media sosialisasi seperti spanduk, baliho, leaflet, dan media lainnya juga meningkat dari 2.908 kali pada 2024 menjadi 3.834 kali pada 2025 atau naik sebesar 32 persen,” jelasnya.

Pelanggaran Lalu Lintas Turun Signifikan

Sementara itu, pada aspek represif atau penegakan hukum (Gakkum), data menunjukkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tercatat sebanyak 3.064 kali, turun sebesar 38 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 4.935 pelanggaran

“Berdasarkan jenis kendaraan, pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor menurun dari 2.828 menjadi 1.904 pelanggaran, atau turun sebesar 33 persen. Sedangkan pelanggaran oleh kendaraan roda empat turun dari 765 menjadi 714 pelanggaran, atau turun sebesar 7 persen,” jelasnya.

Di bidang preventif, kegiatan terhadap pengguna jalan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 4.474 kali. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6.628 kali.

“Meski demikian, kegiatan ini tetap berhasil menjangkau 7.842 pengguna jalan yang edukasi secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai upaya pencegahan pelanggaran,” ujarnya

Apresiasi untuk Partisipasi Masyarakat

Andhika menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung suksesnya operasi.

“Penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Kesadaran untuk tertib berlalu lintas di wilayah Kepri terus meningkat dan harus terus kita jaga bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meski Operasi Patuh Seligi 2025 telah berakhir, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri tetap berkomitmen melanjutkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka akan terus memberikan edukasi dan melakukan penegakan hukum secara humanis.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga akan diperkuat untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas).

Terus jaga Budaya Tertib Berlalu Lintas

Polda Kepri mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban saat operasi berlangsung.

“Komitmen untuk menjaga keselamatan di jalan raya harus menjadi gaya hidup sehari-hari demi melindungi diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya.

(RAY)

TANJUNGPINANG, Batamist.id — Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang selama ini terbengkalai. Pemerintah menjadikan langkah strategis ini tidak hanya sebagai upaya bernilai ekonomi besar, tetapi juga sebagai cetak biru (blueprint) nasional dalam pengelolaan aset negara yang belum termanfaatkan.

Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggagas program ini. Peluncuran perdana terlaksana di Tanjung Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang, pada Senin (28/7/2025), dan menjadi pilot project pertama di Indonesia.

Turut hadir dalam peluncuran ini, Wamenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Plt Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin, serta Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.

Blueprint Nasional Pengelolaan Aset Tambang Terbengkalai

Berdasarkan hasil identifikasi, Tim identifikasi menemukan sebanyak 2.000.450 metrik ton sisa bijih bauksit tersebar di sejumlah stockpile di wilayah Bintan dan Tanjungpinang.. Bijih bauksit ini merupakan sisa dari kebijakan penghentian ekspor mineral mentah sejak tahun 2014. Selain itu, berasal pula dari hasil proses penindakan hukum yang berlangsung di Kepri. Potensi ekonominya sangat besar. Pemerintah memperkirakan nilai sisa bijih bauksit tersebut mencapai Rp1,4 triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wamenko Polhukam Lodewijk menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, pemerintah perlu mereplikasi pola kerja yang dijalankan Desk PPDN ke seluruh wilayah Indonesia.

“Pendekatan lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh Desk PPDN telah terbukti sangat efektif. Saya perintahkan agar model kerja seperti ini direplikasi di wilayah lain, terutama dalam menyelesaikan potensi-potensi penerimaan negara yang selama ini terbengkalai,” tegas Lodewijk.

Dekatkan Hukum, Perkuat Ekonomi

Plt Wakil Jaksa Agung, Prof. Asep Nana Mulyana, menambahkan bahwa keberhasilan pemanfaatan aset ini merupakan buah dari strategi multi-door dan pendekatan hexa helix. Kolaborasi ini melibatkan lembaga penegak hukum, kementerian dan lembaga, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha.

“Ini harus jadi blueprint nasional. Banyak aset tambang seperti emas dan batu bara di daerah lain juga terbengkalai. Dengan pendekatan komprehensif seperti ini, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi negara,” jelas Asep.

Senada, Sarjono Turin, mewakili Ketua Desk PPDN, menyatakan bahwa program ini tidak hanya menambah pendapatan negara. Namun juga mempercepat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memberikan legitimasi yang kuat terhadap penegakan aturan di lapangan.

Daerah Ingin Ikut Merasakan Manfaatnya

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi penuh langkah strategis ini. Ia berharap sebagian devisa yang dihasilkan juga dapat dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah, khususnya wilayah kepulauan dan perbatasan.

“Kami di daerah kepulauan dan perbatasan ini punya tantangan khusus. Jika negara mendapat devisa dari sini, kiranya ada pula kontribusi langsung ke daerah agar kami bisa terus membangun semangat kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pemerintah Perkuat dengan Regulasi Nasional

Dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen hasil ekspor sumber daya alam (non-migas) di rekening khusus. Pemerintah mewajibkan penempatan dana hasil ekspor itu dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan kontribusi maksimal terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit sebagai langkah awal penerapan pola kerja lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis kepastian hukum. Pemerintah optimistis pendekatan ini mampu menjadi solusi sistematis terhadap persoalan aset negara yang terbengkalai di daerah lain.