Jakarta, Batamist.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa sebanyak 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi tahun ini, dengan daya tampung mencapai sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin. Angka ini mengalami peningkatan dari sebelumnya, yakni 53 titik yang direncanakan mulai beroperasi pada tahap awal di bulan Juli 2025.
Menurut Gus Ipul, saat ini proses masih terus berjalan. Terdapat sekitar 35 titik tambahan yang sedang dikaji kelayakannya, dan lebih dari 30 titik diperkirakan akan dinyatakan layak. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat yang digelar di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Jika 35 titik tambahan tersebut dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum, maka jumlah total siswa yang bisa tertampung akan meningkat hingga sekitar 10 ribu siswa. Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos dan Kementerian PU sedang bekerja keras untuk bisa memenuhi target 100 titik Sekolah Rakyat pada Juli 2025. Ia menambahkan, tiap Sekolah Rakyat memiliki kapasitas berbeda, mulai dari 50 hingga 100 siswa.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya ikut mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik. “Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda,” katanya.
Tito menyebutkan calon lokasi pendirian Sekolah Rakyat telah diusulkan Pemda. Totalnya terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. “Tapi namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria enggak,” tuturnya.
Ia menegaskan lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Lalu, juga harus dilihat akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya. “Sehingga, bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan,” terangnya.
Soal lahan, ia mengatakan lintas kementerian ikut mengecek. Di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kemensos, dan Kementerian PU. Daerah yang mengusulkan banyak, tapi yang belum memenuhi kriteria lahan dan bangunan juga banyak. “Kita harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru,” urainya.
Tito juga memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan aturan, maka kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah. “Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya,” katanya.
Ia mengatakan sudah menyiapkan draf Perda dan perjanjian antara Kemensos dan Pemda. Khususnya, Pemda yang asetnya digunakan untuk sekolah rakyat. “Jadi, asetnya tetap Pemda tapi dipinjampakaikan kepada Kemensos,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah optimistis pada Juli 2025, sekolah rakyat sudah dapat berjalan dengan dukungan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. “Mohon dukungan, seluruh pihak dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan sekolah rakyat ini,” katanya.
Menurutnya, program ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. “Mari sama-sama kita entaskan kemiskinan yang masih ada dengan cara menyiapkan generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ucapnya. (lmt)
